Afrika Selatan memiliki angka penularan tertinggi dibandingkan dengan negeri mana pun di dunia, diperkirakan mencapai 4,7 juta orang. Di sini, setiap bulannya 5.000 bayi terlahir positif mengidap HIV. Dalam pidatonya di Konferensi AIDS Internasional, yang diselenggarakan di Durban pada bulan Juli 2000, mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyatakan, ”Kami terperangah sewaktu tahu bahwa di Afrika Selatan ada 1 dari 2, yang berarti setengah, kaum muda kami yang akan mati karena AIDS. Hal yang paling menakutkan ialah bahwa semua penularan ini, yang disebutkan oleh statistik, dan penderitaan manusia yang menyertainya . . . sebenarnya dulu, dan sekarang, bisa dicegah.”

[Kotak/Gambar di hlm. 5]

OBAT AIDS NEVIRAPINE DAN DILEMA AFRIKA SELATAN

Apa Nevirapine itu? Menurut jurnalis Nicole Itano, itu adalah ”obat antiretrovirus yang menurut pengujian dapat mengurangi hingga separuh kemungkinan penularan AIDS [dari seorang ibu] kepada anaknya”. Sebuah perusahaan obat Jerman menawarkan untuk memasoknya ke Afrika Selatan secara cuma-cuma selama lima tahun. Namun, pada bulan Agustus 2001, pemerintah tidak menerima tawaran itu. Apa masalahnya?

Di Afrika Selatan ada 4,7 juta orang yang positif mengidap HIV, lebih banyak daripada negeri lain mana pun di dunia. The Economist di London melaporkan pada bulan Februari 2002 bahwa Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki ”meragukan pandangan umum bahwa HIV menyebabkan AIDS” dan ”mempertanyakan biaya, keamanan, dan kegunaan obat-obatan anti-AIDS. Ia tidak melarangkan obat-obatan itu, tetapi dokter-dokter di Afrika Selatan diimbau untuk tidak menggunakannya”. Mengapa hal ini sangat memprihatinkan? Karena ada ribuan bayi yang lahir dengan HIV setiap tahunnya di Afrika Selatan dan 25 persen wanita hamil mengidap virus ini.

Sebagai akibat dari konflik sudut pandang ini, sebuah kasus hukum diajukan ke pengadilan guna memaksa pemerintah untuk mendistribusikan nevirapine. Pengadilan Konstitusi Afrika Selatan mengeluarkan pernyataan resminya pada bulan April 2002. Menurut Ravi Nessman, yang menulis di The Washington Post, pengadilan itu memutuskan bahwa ”pemerintah harus mengupayakan obat itu tersedia di lembaga-lembaga kesehatan yang mempunyai kapasitas untuk mengelolanya”. Sementara pemerintah Afrika Selatan telah menawarkan obat itu di 18 lokasi uji-coba seantero negeri, keputusan baru ini dikabarkan menawarkan harapan kepada semua wanita hamil yang positif mengidap HIV di negeri itu.