Bila kesulitan timbul para penatua setempat dapat menemui para pejabat kota untuk mencari jalan keluar. Saksi-Saksi Yehuwa dengan tegas menolak untuk meminta izin melakukan pekerjaan yang Allah perintahkan, dan Konstitusi AS, yang didukung oleh keputusan Mahkamah Agung, menjamin kebebasan beribadat dan kebebasan pers dalam hal tidak dikenakan pemungutan bayaran apa pun sebagai suatu prasyarat. Namun Saksi-Saksi Yehuwa memahami bahwa orang-orang ketakutan, dan mereka setuju untuk melapor kepada polisi sebelum mereka memulai pengabaran di suatu daerah tertentu, bila perlu. Akan tetapi, jika kata sepakat yang sesuai tidak dicapai, seorang pengacara dari kantor pusat Lembaga akan menghubungi pejabat setempat guna menjelaskan pekerjaan Saksi-Saksi Yehuwa, hukum konstitusional yang mendukung hak mereka untuk mengabar, dan kemampuan mereka untuk melaksanakan hak tersebut melalui tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak sipil federal kepada kota praja dan para pejabatnya.f

Di beberapa negeri bahkan terbukti perlu untuk maju ke pengadilan guna menegaskan kembali kebebasan asasi yang telah lama diabaikan. Halnya demikian di Finlandia pada tahun 1976 dan sekali lagi pada tahun 1983. Dengan dalih hendak memelihara ketenangan penghuni rumah, sejumlah besar peraturan setempat melarang kegiatan agama yang menyangkut pengabaran dari rumah ke rumah. Akan tetapi, di pengadilan Loviisa dan di Rauma dijelaskan bahwa pengabaran dari rumah ke rumah merupakan bagian dari agama Saksi-Saksi Yehuwa dan bahwa pemerintah telah menyetujui metode penginjilan ini pada waktu piagam bagi perkumpulan agama Saksi-Saksi Yehuwa disahkan. Juga diperlihatkan bahwa banyak orang menyambut baik kunjungan Saksi-Saksi dan bahwa melarang kegiatan demikian hanya karena tidak setiap orang menghargainya akan dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan. Setelah diperoleh hasil yang menguntungkan dari kasus-kasus tersebut, banyak kota kecil dan kota yang lebih besar mencabut peraturan setempat mereka.

Mempengaruhi Perkembangan Undang-Undang Konstitusional

Kegiatan Saksi-Saksi Yehuwa, di beberapa negeri, telah menjadi faktor utama dalam pembentukan undang-undang. Setiap mahasiswa hukum Amerika mengetahui betul sumbangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi Yehuwa dalam mempertahankan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Seberapa besar sumbangan tersebut tercermin dalam artikel-artikel seperti berikut, ”Hukum Konstitusional Berutang kepada Saksi-Saksi Yehuwa”, muncul dalam Law Review Minnesota, pada bulan Maret 1944, dan, ”Suatu Katalisator bagi Perkembangan Undang-Undang Konstitusional: Saksi-Saksi Yehuwa di Mahkamah Agung”, yang diterbitkan dalam University of Cincinnati Law Review, pada tahun 1987.

Kasus-kasus pengadilan mereka membentuk suatu bagian penting dari undang-undang Amerika yang berhubungan dengan kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Kasus-kasus ini telah berbuat banyak dalam mempertahankan kebebasan tidak hanya bagi Saksi-Saksi Yehuwa melainkan juga bagi seluruh warga. Dalam sebuah pidato di Universitas Drake, Irving Dilliard, seorang pengarang dan redaktur terkenal, mengatakan, ”Mungkin ini tidak menyenangkan Anda, namun Saksi-Saksi Yehuwa telah berbuat lebih banyak dibandingkan kelompok agama lain mana pun dalam membantu mempertahankan kebebasan kita.”

Berkenaan situasi di Kanada, prakata dari buku State and Salvation—The Jehovah’s Witnesses and Their Fight for Civil Rights (Negara dan Kelepasan—Saksi-Saksi Yehuwa dan Perjuangan Mereka Demi Hak-Hak Sipil) menyatakan, ”Saksi-Saksi Yehuwa mengajar negara dan rakyat Kanada, bagaimana seharusnya penerapan dari proteksi hukum bagi kelompok-kelompok yang berbeda dalam pendirian. Selain itu, . . . penganiayaan [terhadap Saksi-Saksi di Propinsi Quebec] membawa kepada serangkaian kasus yang pada tahun 1940-an dan 1950-an sampai ke Mahkamah Agung Kanada. Kasus-kasus tersebut juga merupakan sumbangan penting bagi hak-hak sipil Kanada, dan hukum-hukum itu pun merupakan dasar yang kokoh bagi yurisprudensi kebebasan sipil di Kanada dewasa ini.” ”Salah satu hasil” perjuangan hukum Saksi-Saksi demi mencapai kebebasan beribadat, sebagaimana dijelaskan oleh buku tersebut, ”adalah diskusi dan debat panjang yang membawa kepada dikeluarkannya Piagam untuk Hak-Hak Asasi”, yang kini menjadi bagian dari undang-undang dasar fundamental Kanada.

Kira-kira tiga puluh kasus yang melibatkan Saksi-Saksi itu diajukan ke Mahkamah Agung dalam lima tahun, dari tahun 1938 sampai 1943, dan keputusan dalam kasus-kasus ini maupun yang timbul kemudian telah sangat membantu tercapainya kebebasan yang dijamin dalam Pernyataan Hak-Hak Manusia pada umumnya, dan perlindungan atas kebebasan beragama pada khususnya.”—”Church and State in the United States”, oleh Anson Phelps Stokes, Jilid III, 1950, halaman 546.