AMERIKA SERIKAT: Pada tanggal 17 Juni 2002, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan sebuah keputusan bersejarah dalam kasus Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. vs Desa Stratton. Kasus ini terangkat ke permukaan karena warga desa tersebut berkeras agar Saksi-Saksi Yehuwa memperoleh izin terlebih dahulu dari wali kota sebelum mengadakan pelayanan dari rumah ke rumah. Mahkamah tersebut menyatakan, ”[Saksi-Saksi Yehuwa] menjelaskan di pengadilan bahwa mereka tidak meminta izin karena mereka memperoleh wewenang mereka untuk mengabar dari Alkitab. [Saksi-Saksi berkata,] ’Bagi kami, meminta izin dari suatu kota madya untuk mengabar hampir sama dengan menghina Allah.’” Untuk melemahkan peraturan itu, Mahkamah tersebut berpendapat bahwa peraturan tentang izin itu ”menghina​—bukan hanya nilai-nilai yang dilindungi oleh Amandemen Pertama, melainkan juga atas konsep suatu masyarakat merdeka​—bahwa sewaktu hendak melakukan percakapan sehari-hari, seorang warga negara harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pemerintah keinginannya untuk bercakap-cakap dengan tetangganya, lalu mendapat izin untuk melakukannya”. Mahkamah selanjutnya menyatakan, ”Walaupun pemberian izin dari kantor wali kota adalah suatu tugas administratif yang dilakukan dengan segera dan tidak memungut biaya satu sen pun dari si pemohon, suatu hukum yang menuntut perizinan untuk melakukan pembicaraan seperti itu merupakan penyimpangan dramatis dari warisan nasional dan tradisi konstitusional kita.”

Mahkamah tersebut juga memberikan komentar positif atas pengaruh luar biasa yang dimiliki Saksi-Saksi Yehuwa dalam menetapkan hukum perundang-undangan AS. Mahkamah tersebut berkata, ”Selama lebih dari 50 tahun, Mahkamah telah membatalkan pembatasan atas kegiatan dari rumah ke rumah untuk meminta dukungan dan menyebarkan pamflet. Bukanlah sekadar suatu kebetulan dalam sejarah jika sebagian besar kasus ini menyangkut sengketa-sengketa tentang Amandemen Pertama yang diajukan oleh Saksi-Saksi Yehuwa, karena kegiatan dari rumah ke rumah untuk meminta dukungan merupakan mandat dari agama mereka.” Sebagaimana yang dinyatakan Mahkamah tersebut, ”kasus-kasus itu mempertunjukkan bahwa upaya Saksi-Saksi Yehuwa untuk menentang peraturan tentang berbicara bukanlah perjuangan demi hak-hak mereka saja”.

Selain itu, pada tanggal 1 Juli 2002, Mahkamah Agung Karolina Selatan menjunjung tinggi hak salah seorang Saksi-Saksi Yehuwa untuk menolak transfusi darah. (Kis. 15:28, 29) Charles Harvey menuntut dokternya untuk memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh pengabaian dokternya secara sengaja atas penolakannya untuk menerima darah. Sebelum operasi, Saudara Harvey telah dengan jelas memberi tahu dokternya tentang pendiriannya yang berdasarkan Alkitab. Akan tetapi, untuk memberikan darah ketika timbul komplikasi pascaoperasi sementara Saudara Harvey belum sadar, sang dokter memperoleh persetujuan dari ibu Saudara Harvey yang non-Saksi. Dalam menolak persetujuan sang ibu, Mahkamah Agung Karolina Selatan mengatakan bahwa ”keinginan seorang pasien untuk menolak perawatan atau intervensi medis, jika diberitahukan kepada seorang dokter sebelum operasi, harus dipenuhi oleh dokter yang bersangkutan”. Jadi, mahkamah tersebut menetapkan bahwa Saudara Harvey mempunyai hak untuk menggunakan juri guna memutuskan apakah sang dokter telah melanggar persetujuannya untuk merawat Saudara Harvey tanpa darah dan bahwa sang dokter telah melakukan malpraktek medis dengan mentransfusi Saudara Harvey tanpa sepengetahuannya.