Para pejabat pemerintah berhak menjalankan kekuasaan dalam negara, para orangtua dalam keluarga, guru-guru dalam sistem sekolah, dan para penatua Kristen dalam sidang. Memang, wewenang tersebut hanya relatif.

Tetapi, karena mengakui wewenang negara yang relatif, orang-orang Kristen tidak dapat ikut ambil bagian dalam gerakan-gerakan pembebasan untuk menggulingkan kekuasaan tersebut. Mereka tidak dapat menyetujui pembangkangan sipil hanya karena mereka tidak menyetujui kebijaksanaan pemerintah, juga tidak dapat menganjurkan agar pajak tidak dibayar sebagai cara untuk memprotes kebijaksanaan tertentu. ”Barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah,” kata rasul Paulus, dan menambahkan, ”Siapa yang melakukannya, akan mendatangkan hukuman atas dirinya.”—Roma 13:1-4.

Namun bagaimana jika seorang pejabat pemerintah tidak adil dan menyalahgunakan wewenangnya? Bagaimana jika ia mengadakan diskriminasi terhadap pribadi-pribadi atau golongan minoritas yang tidak populer? Nasihat Alkitab ialah, ”Apabila di tempat hukum engkau melihat orang miskin teraniaya dan adilat dan kebenaran dijadikan rampasan, jangan engkau tercengang-cengang akan perbuatan yang demikian, karena Satu, yang tinggi dari pada segala ketinggian itu, ada mengamat-amatinya.” (Pengkhotbah 5:7, Klinkert) Mungkin kita dapat naik banding kepada pejabat pemerintahan atau pengadilan yang lebih tinggi. Namun bahkan meskipun keadilan tidak diperoleh dengan cara itu, hamba-hamba Allah dapat yakin bahwa, ”mata [Yehuwa] menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatanNya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.”—2 Tawarikh 16:9.