”Hukum informed consent didasarkan atas dua alasan: pertama, bahwa seorang pasien mempunyai hak untuk mendapat keterangan yang memadai sehingga dapat membuat pilihan berdasarkan keterangan yang diperoleh mengenai pengobatan yang disarankan; dan kedua, bahwa sang pasien dapat memilih untuk menyetujui atau menolak rekomendasi seorang dokter. . . . Kecuali pasien dipandang mempunyai hak untuk mengatakan tidak, ataupun ya, dan bahkan ya dengan syarat-syarat, banyak pertimbangan untuk informed consent yang menjadi omong kosong belaka.”—Informed Consent—Legal Theory and Clinical Practice, 1987.a

Namun, Informed Consent for Blood Transfusion (1989) melaporkan bahwa ada pengadilan yang begitu khawatir bila seorang pasien rela menerima risiko tertentu karena hak agamanya ”sehingga mereka mengarang beberapa perkecualian legal—khayalan legal, apa saja—untuk memungkinkan diberikannya transfusi”. Mereka mungkin mencoba berdalih bahwa ini menyangkut kehamilan atau bahwa ada anak-anak yang harus ditunjang. ”Hal-hal tersebut adalah fiksi legal,” kata buku itu. ”Orang-orang dewasa yang kompeten berhak menolak pengobatan.”

Amerika Serikat, ”Yang mendasari perlunya persetujuan dari pasien adalah konsep etis dari otonomi individu, bahwa keputusan mengenai nasib seseorang harus dibuat oleh orang yang bersangkutan. Dasar hukum dalam menuntut persetujuan ialah bahwa tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien merupakan penganiayaan.”—”Informed Consent for Blood Transfusion”, 1989.