Mahkamah Agung Menanggapi Kasus Itu
PADA TAHUN-TAHUN BELAKANGAN INI, Mahkamah Agung AS setiap tahun menanggapi kira-kira 80 hingga 90 dari sekitar 7.000 permohonan untuk penjelasan tertulis dasar hukum suatu kasus—sedikit di atas 1 persen!
Pada bulan Mei 2001, Saksi-Saksi Yehuwa mengajukan Petisi mereka kepada Mahkamah Agung agar mengeluarkan Surat Perintah Peninjauan Kembali, yang menanyakan, ”Apakah rohaniwan agama yang melakukan kegiatan rohani berdasarkan Alkitab yang sudah berusia ratusan tahun, yaitu menyampaikan kepercayaan agama mereka dari rumah ke rumah, menurut konstitusi AS sama dengan penjaja barang, sehingga harus tunduk kepada pembatasan yang telah digariskan yakni harus mendapat izin kota praja untuk berbicara tentang Alkitab atau menawarkan lektur Alkitab tanpa pungutan biaya?”
Pada tanggal 15 Oktober 2001, Departemen Hukum Lembaga Menara Pengawal mendapat pemberitahuan bahwa Mahkamah Agung AS telah bersedia meninjau kembali kasus Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. dll. vs Desa Stratton dll!
Mahkamah itu membatasi persetujuannya untuk memeriksa kembali kasus itu sehubungan dengan masalah spesifik kebebasan berbicara, yaitu apakah perlindungan kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS mencakup hak masyarakat untuk berbicara kepada orang lain tentang suatu hal tanpa perlu menyatakan identitasnya terlebih dahulu kepada kalangan berwenang pemerintah tertentu.
Sekarang, kasus itu akan diperdebatkan langsung di hadapan sembilan hakim Mahkamah Agung AS. Saksi-Saksi akan diwakili tim pengacara mereka; dan Desa Stratton diwakili tim pengacara mereka. Bagaimana hasil akhirnya di forum pengadilan itu?
[Kotak di hlm. 5]
APAKAH AMANDEMEN PERTAMA ITU?
”AMANDEMEN I (PENETAPAN AGAMA; KEBEBASAN BERAGAMA, BERBICARA, PERS, BERKUMPUL, MENYAMPAIKAN PETISI) Kongres tidak akan membuat undang-undang sehubungan dengan penetapan agama, atau melarang kebebasan menjalankan agama; atau membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers; atau hak orang-orang untuk berkumpul dengan damai, dan untuk menyampaikan petisi kepada Pemerintah agar memperhatikan keluhan masyarakat.”—Konstitusi AS.
”Amandemen Pertama adalah dasar proses demokratis di Amerika Serikat. Amandemen Pertama melarang Kongres mengesahkan undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dengan damai, atau kebebasan menyampaikan petisi. Banyak orang menganggap kebebasan berbicara sebagai kebebasan yang terpenting dan fondasi bagi semua kebebasan lainnya. Amandemen Pertama juga melarang Kongres mengesahkan undang-undang yang menetapkan agama negara atau membatasi kebebasan beragama.” (The World Book Encyclopedia) Yang menarik adalah dalam kasus Cantwell vs Connecticut, 310 U.S. 296 (1940), suatu keputusan yang bersejarah yang juga melibatkan Saksi-Saksi Yehuwa, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa jaminan yang diberikan Amandemen Pertama tidak hanya melarang ”Kongres” (pemerintah federal) tetapi juga kalangan berwenang setempat (negara bagian dan kota praja) mengesahkan undang-undang yang akan secara tidak konstitusional melanggar hak-hak dalam Amandemen Pertama.
[Gambar di hlm. 5]
Sengketa yang terlibat mempengaruhi berbagai corak pendekatan dari rumah ke rumah
[Keterangan Gambar di hlm. 4]
Photograph by Franz Jantzen, Collection of the Supreme Court of the United States