Agama dan Politik—Persekutuan yang Bertahan Lama?

PENGUASA Rusia Vladimir I pada suatu hari memutuskan bahwa rakyatnya yang kafir harus menjadi ”orang-orang Kristen”. Ia sendiri telah ditobatkan pada tahun 987 M., setelah menikah dengan seorang putri raja beragama Ortodoks Yunani, dan ia kemudian memerintahkan baptisan masal untuk rakyatnya—jika perlu dengan ancaman kekerasan. Lambat-laun Gereja Rusia mendapat kebebasan dari ”ibunya”, Gereja Yunani, dan akhirnya bahkan menjadi suatu bagian dari Negara. Dan meskipun para penguasa Soviet dewasa ini secara resmi menyangkal adanya Allah, Gereja dan Negara di Rusia masih mempertahankan persekutuan yang tidak menyenangkan.

Berabad-abad kemudian, Raja Henry VIII dari Inggris juga berhasil membentuk persekutuan yang erat antara Gereja dan Negara, namun dengan cara-cara yang berbeda. Pada tahun 1532 ia merasa kuatir karena istrinya, Catherine dari Aragon, tidak dapat melahirkan baginya seorang ahli waris laki-laki untuk takhta. Untuk mengatasi problem ini, Henry dengan diam-diam menikah dengan kekasihnya, Anne Boleyn. Ini dilakukan melalui kerja sama Uskup Canterbury, yang menyatakan dibatalkannya perkawinan Henry yang pertama. Pada tahun 1534 pezinah dan diktator ini menyatakan dirinya sebagai kepala dari Gereja Inggris, suatu gelar yang dimiliki oleh para raja dan ratu Inggris sampai sekarang. Keputusan-keputusan Kongres Gereja bergantung pada persetujuan dari parlemen, dan uskup-uskup, sebagai anggota-anggota dari House of Lords (Majelis Perwakilan Tertinggi di Inggris), ambil bagian dalam memerintah Britania. Gereja dan Negara dengan demikian sudah dikawinkan di Inggris selama lebih dari 450 tahun.

Perkawinan Gereja-Negara Jaman Modern

Pada tahun 1936 suatu revolusi di Spanyol melawan pemerintah Republikan mengarah kepada perang saudara dan berkuasanya Jenderal Franco. Golongan sayap kiri merasa cemas karena Franco kemudian memberi golongan ulama kekuasaan yang cukup besar sebagai upah atas dukungan mereka yang besar sekali.

Pada tahun 1983 DGS (Dewan Gereja Sedunia) mengadakan rapat di Vancouver, Kanada. Sekretaris jenderalnya, Philip Potter, mengatakan agar mereka ”tetap bersifat politik”. Bantuan keuangan dari DGS kepada golongan-golongan politik militan (yang agresif) di sejumlah negara merupakan sumber keprihatinan yang besar dari banyak pengunjung gereja.

Maka, hampir tidak diragukan bahwa agama ikut campur dalam politik. Namun, pertanyaan yang penting sekali ialah, Seharusnyakah agama berbuat demikian? Apakah hal itu baik atau buruk? Apakah keterlibatan agama dalam politik meningkatkan harkat moral politik, atau apakah itu mendatangkan noda ke atas agama? Dan bagaimana dengan masa depan? Apakah agama dan politik akan terus menikmati ’petualangan asmara’ mereka, atau apakah akan menjadi basi dan menempatkan mereka pada arah yang bertabrakan?

[Gambar di hlm. 1]

Kepala yang pertama dari Gereja Inggris