Meminta Pengembalian Properti

Sewaktu Balai-Balai Kerajaan pertama kali diduduki secara ilegal, saudara-saudara tidak pasrah dan menyerah, tetapi segera naik banding kepada pemerintah sambil mengutip Undang-Undang Dasar Nikaragua sebagai pembelaan. Namun, kendati saudara-saudara telah memenuhi setiap tuntutan hukum, permintaan mereka tidak dihiraukan. Pada tahun 1985, saudara-saudara bahkan menyurati presiden Nikaragua pada waktu itu untuk meminta pengakuan hukum dan pengembalian semua properti. Selain itu, mereka berulang-ulang mengajukan permintaan untuk bertatap muka dengan menteri dalam negeri. Tetapi, semua upaya ini tidak membuahkan hasil.

Sewaktu pemerintah baru mulai berkuasa pada bulan April 1990, saudara-saudara segera mengirimkan petisi lagi, kali ini kepada menteri dalam negeri yang baru, meminta agar Saksi-Saksi Yehuwa didaftarkan kembali secara resmi. Alangkah bersukacita dan bersyukurnya mereka kepada Yehuwa sewaktu, hanya empat bulan kemudian, petisi mereka dikabulkan! Sejak saat itu, Lembaga Alkitab dan Risalah Menara Pengawal diberi status misi keagamaan internasional oleh pemerintah Nikaragua dan dapat bebas beroperasi serta mendapat pembebasan pajak yang biasa diberikan kepada organisasi-organisasi nirlaba seperti itu. Namun, memperoleh kembali Balai-Balai Kerajaan bukan hal yang mudah, karena beberapa di antaranya telah ”diberikan” kepada para pendukung rezim sebelumnya.

Saudara-saudara mengajukan permohonan kepada Komite Nasional Revisi Properti Sitaan yang baru dibentuk, meminta restitusi atas semua properti. Hal ini ternyata adalah proses yang ruwet dan membuat frustrasi, sebagian karena banyaknya permohonan serupa yang diajukan berbagai organisasi dan individu lain. Setelah setahun mengerahkan upaya keras, satu properti dikembalikan pada bulan Januari 1991. Saudara-saudara juga mengunjungi orang-orang yang mendiami Balai-Balai Kerajaan, untuk mencapai suatu kesepakatan. Tetapi, kebanyakan orang ini merasa bahwa apa yang mereka peroleh merupakan ”keuntungan” yang sah dari revolusi.

Selama tahun-tahun berikutnya, saudara-saudara secara bertahap memperoleh kembali 30 dari ke-35 properti itu dan menerima kompensasi dalam bentuk obligasi pemerintah untuk properti yang tidak dapat diperoleh kembali.